topmetro.news – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F PKS) DPRD Medan menyampaikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan tahun 2022, diantaranya realisasi pendapatan, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA), realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan, realisasi dana BOS dan realisasi penciptaan lapangan kerja.
Juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Rudiawan Sitorus, menerangkan, hal tersebut dalam pandangan fraksi terkait pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD Medan, Senin (24/7/2023).
“Realisasi Pendapatan Kota Medan pada tahun 2022 sebesar Rp5,449 triliun atau sebesar 83,55%, patut diapresiasi. Fraksi PKS berharap Pemko Medan bisa terus meningkatkan pendapatan Kota Medan. Sehingga kegiatan dan program Pemko Medan bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Menurut F-PKS DPRD Medan, melihat tingginya angka SiLPA pada realisasi APBD tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp548,544 Miliar, kami juga mengamati pada tahun 2021 SiLPA APBD Kota Medan yaitu sebesar Rp1,146 Triliiun.
Harapan
“Kami berharap Pemko Medan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Medan harapannya lebih baik dan proporsional dalam melakukan perencanaan terhadap seluruh program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Medan dengan mengedepankan program kegiatan yang menjadi skala prioritas sesuai dengan RPJMD Kota Medan 2021-2026. TAPD Kota Medan diminta untuk lebih cermat dalam mengevaluasi usulan anggaran belanja dari seluruh OPD Kota Medan,” urainya.
Kemudian, Rudiawan menyampaikan terkait rendahnya realisasi Pendapatan dari sektor retribusi parkir tepi jalan umum yang hanya sekitar Rp20,347 Miliar. Dari target Rp36,067 Miliar, yang pencapaiannya biasa-biasa saja dan tidak signifikan.
“Padahal Pemko Medan telah menerapkan sistem e-parking dan kami melihat hampir di setiap sudut Kota Medan terdapat tempat parkir. Kami berharap Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan dapat mengevaluasi dan mengawasi pendapatan dari sektor pelayanan retribusi parkir tepi jalan umum. Agar lebih optimal. Sehingga dari sektor ini dapat menyumbangkan PAD yang signifikan,” tambahnya.
Fraksi PKS juga mencermati rendahnya realisasi Dana hibah BOS untuk PAUD, SD, dan SMP pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan. Mengingat hal ini dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan guru honor.
“Kami berharap TAPD Kota Medan lebih cermat dan teliti dalam penyusunan hal tersebut. Serta berpedoman pada aturan hukum yang ada,” bilangnya.
Catatan selajutnya, terkait belum optimalnya realisasi penciptaan lapangan pekerjaan pada tahun 2022 yang hanya Rp66,37 Miliar (72,64%). Dari target Rp91,37 Miliar.
“Untuk kedepannya hal ini dapat menjadi perhatian khusus bagi Pemko Medan. Mengingat hal ini menjadi salah satu cara untuk peningkatan ekonomi di Kota Medan,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS meminta agar Pemko Medan melaksanakan seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2022.
reporter : Thamrin Samosir
